Produksi Minyak di Natuna Didahulukan, Ini Kata SKK Migas

Michael Agustinus - detikfinance

Rabu, 20/07/2016 10:52 WIB

Bandung -Kementerian ESDM memberi prioritas pada pemanfaatan minyak ketimbang gas di perairan Natuna bagian timur. Pertimbangannya adalah, secara teknis produksi minyak di Natuna Timur lebih mudah ketimbang gas.

Gas di Blok East Natuna memiliki kandungan CO2 hingga 72%. Gas CO2 tersebut perlu dipisahkan agar tak mencemari lingkungan sekitar. Sampai saat ini masih dicari teknologi untuk pemisahan CO2 yang sangat tinggi itu dan menginjeksinya lagi supaya tidak mencemari udara. Belum pernah ada perusahaan yang pernah memisahkan kandungan CO2 sebesar itu.

Terkait hal ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menyatakan, pengembangan minyak dan gas di Blok East Natuna harus berbarengan, tidak bisa satu per satu.

Sebab, cadangan minyak dan gas di Blok East Natuna terakumulasi di tempat yang sama. Sudah pasti akan ada gas yang ikut terambil ketika dilakukan pengeboran minyak.

"Nggak bisa minyak dulu, harus berbarengan karena minyaknya itu associated dengan gas. Lantas mau dibuang ke mana gasnya?" kata Kepala Divisi Humas SKK Migas, Taslim Yunus, dalam Media Gathering di Hotel Sheraton, Bandung, Selasa (19/7/2016).

Tapi bisa saja produksi minyak dilakukan lebih dulu di blok selain East Natuna yang masuh berada di area Natuna Timur, yaitu di Blok Tuna yang dioperasikan oleh Premiere Oil. "Kalau untuk blok lain di Natuna Timur, misalnya yang baru ditemukan Premiere (Blok Tuna), bisa saja. Kita lihat ada potensi untuk dikembangkan ke Pulau Natuna," ucapnya.

Sebagai informasi, percepatan kegiatan produksi migas di Natuna merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegaskan kedaulatan Indonesia di wilayah ini.

Sebanyak 30% perairan Natuna, yakni perairan Natuna bagian timur, termasuk dalam 'nine dash line' atau 9 garis batas di Laut Cina Selatan yang diklaim China sebagai wilayahnya. Ketika ada nelayan-nelayan China yang mencuri ikan dan melanggar kedaulatan Indonesia di wilayah ini, pemerintah China membela dengan argumen bahwa perairan tersebut adalah wilayah penangkapan tradisional nelayan mereka.
(wdl/wdl)